Harian satu global 24/07/24
Berita ini sepakat dikutip oleh kemitraan Harian Satu
Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah sejumlah lokasi terkait penyidikan dugaan korupsi Bantuan Sosial (Bansos) Covid-19. Kasus ini merupakan pengembangan dari perkara suap Bansos Covid-19 yang menjerat Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara pada 2019.
Salah satu lokasi yang digeledah adalah kediaman anggota DPR RI dari Fraksi PDI-P Herman Hery (HH) di Depok, Jawa Barat. “(Geledah rumah HH) kegiatan penyidikan di Jabodetabek berkaitan dengan penyidikan perkara Bansos Covid-19,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto saat dikonfirmasi, Selasa (23/7/2024).
Tessa mengatakan, penyidik menggeledah sejumlah lokasi di kawasan Jabodetabek. Namun, ia enggan menyebutkan lokasi detail kegiatan penyidik.
Ketika ditemui di Gedung Merah Putih KPK Selasa sore, Tessa menyebut, kegiatan penggeledahan itu masih berlangsung. “Seandainya nanti ada hasil dari penyidik kita akan update lagi apa sih yang dilakukan atau barang-barang apa yang disita,” ujar Tessa
Juru bicara berlatar belakang penyidik itu mengatakan, selama ini KPK tidak pernah menghentikan kasus bansos Covid-19.
Proses hukum itu bergantung pada adanya bukti baru yang ditemukan dan ketersediaan sumber daya penyidik. “Kalau seandainya dibilang ini perkara lama kemudian naik Kembali, saya pikir itu tentunya membuktikan bahwa perkara ini tidak dihentikan,” tutur Tessa. “Perkara ini tetap berjalan, cuma masalah Waktu, kesiapan penyidik dan sebagainya,” tambah Tessa.
Dalam kasus ini, KPK mengusut dugaan perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara. Saat ini, terdapat tiga kasus bansos yang tengah diusut KPK. Pertama, menyangkut kerugian keuangan negara dalam pengadaan Bansos Covid-19 yang menyeret Juliari.
Kemudian, distribusi bantuan sosial beras (BSB) untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada Program Keluarga Harapan (PKH), Kementerian Sosial. Lalu, pengadaan 6 juta paket Bansos Bantuan Presiden (Banpres) atau Bansos Presiden di kawasan Jabodetabek.
Kompas.com telah menghubungi Tim Kuasa Hukum PDI-P sekaligus Ketua DPP PDI-P Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Ronny Talapessy. Namun, hingga berita ini ditulis ia belum merespons.
Dikutip oleh Suherman Aninsyah kemitraan kompas.com
